by

Fl. Mella Somasi Perusahaan Tambang Mangan PT Welindo Inti Pratama

Ntt.Perdananews.com, – PT Welindo Inti Pratama, perusahaan penambangan Mangan di desa Bijeli, kecamatan Polen, kabupaten Timor Tengah Selatan di Somasi oleh Fransiskus Lodowik Mella kuasa hukumnya Akhmad Bumi, SH, Bisri Fansyuri LN, SH, Ahmad Aziz Ismail, SH, Safrudin A. Mansur, SH dari Firma Hukum Akhmad Bumi & Partners (ABP).

Somasi dilayangkan pada Senin, (24/2/2020). Hal itu dikatakan Ahmad Azis Ismail, SH di Soe pada Selasa, (25/2/2020). “Kami sudah layangkan Somasi kepada PT Welindo Inti Pratama. Mereka masuk di lahan klien kami tanpa ijin, itu perampasan tanah adat milik klien kami. Hak-hak masyarakat adat selalu berada pada ruang yang terisolasi. Harusnya jika mereka bermaksud hendak investasi, bicarakan secara baik-baik dengan klien kami. Tambang itu keuntungannya untuk perusahaan, bukan untuk kepentingan umum”, jelas Azis.

“Pengadaan tanah yang dilakukan perusahaan tambang di peruntukkan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan di peruntukkan untuk kepentingan umum, sehingga tata cara perolehan tanahnya berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh perusahaan BUMN.

Peraturan Presiden Nomor; 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 ayat (2) menyatakan; “Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, tegas Azis.

Kuasa Hukum Fransiskus Lodowik Mella

Hal yang sama ditegaskan oleh koleganya Safrudin A. Mansur, SH. Rudi kepada abpnews Rabu, (26/2/2020) menjelaskan PT Welindo Inti Pratama melakukan aktivitas tambang mangan diatas lahan klien kami mulai dilakukan sekitar bulan Oktober – November 2019. Padahal Ijin Lingkungan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Mangan sudah dibatalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui surat Nomor; DLH.17.02/01/13/2020 tanggal 21 Januari 2020, jelas Rudi.

Karena PT Welindo Inti Pratama memulai aktivitas dilahan atau tanah adat milik klien kami, maka warga desa Bijeli, kecamatan Polen, kabupaten TTS ke lokasi lahan dan menegur PT Welindo Inti Pratama serta memasang plang nama dengan tulisan “Perhatian, Segala Aktivitas di Atas Lahan Raja Neno Mella di Hentikan”, jelas Rudi.

“Saat warga desa Bijeli ke lokasi operasi tambang mangan yang lakukan oleh PT Welindo Inti Pratama pada bulan November 2019, yang ada di lokasi Dedy Kut dan Emus Soetban. Dedy Kut menyampaikan “bapak mereka pulang, sebentar lagi pak Ricky Dacosta akan ketemu bapak mereka dikantor desa Bijeli jam 10.00 wita (pagi)”. Akhirnya warga desa Bijeli pulang. Ternyata Ricky Dacosta yang disampaikan Dedy Kut tak kunjung datang. Selang beberapa hari, plang nama yang dipasang warga Bijeli dilokasi lahan milik Raja Neno Mella di cabut dan tidak diketahui siapa yang mencabut plang nama tersebut.

Masyarakat adat selalu berada pada posisi tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan para Corporat atau Company besar, jika Somasi yang kami layangkan tidak digubris maka kami akan proses hukum dan mengambil tindakan hukum lain.

Kami sudah kordinasi dengan kawan-kawan Jaringan Tambang Nasional (Jatamnas), Wahana Lingkungan Hiudup (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) untuk terlibat dalam advokasi tambang mangan oleh PT Welindo Inti Pratama di TTS ini. Hak-hak masyarakat adat harus dilindungi dan dihormati”, jelas Rudi.

Sampai dengan berita ini diturunkan PT Welindo Inti Pratama yang beralamat di Jl. Bungur Besar 18 No. 9, Rt 12/Rw 1, Gn. Sahari Sel, kec. Kemayoran, kota Jakarta belum dapat dihubungi.

(Reporter Perdananews NTT/taufik).

Comment

PERDANANEWS